Blora || Jateng.Bratapos.com – Gelombang kritik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora terus memanas di berbagai platform media sosial. Unggahan bernada sindiran dan kritik tajam terhadap perilaku serta kinerja para wakil rakyat semakin ramai diperbincangkan publik.

Sorotan tajam juga datang dari kalangan mahasiswa. Salah satunya disampaikan oleh Rival Alfian Esa Saputra, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang asal Blora, yang juga berprofesi sebagai jurnalis. Ia menilai bahwa ramainya kritik publik merupakan bentuk kontrol sosial yang sah dalam sistem demokrasi.

“Sebagai mahasiswa, saya memandang ramainya unggahan bernada sindiran terhadap DPRD yang beredar di media sosial akhir-akhir ini merupakan ekspresi kekecewaan publik yang wajar dan patut direnungkan,” ujar Rival saat diwawancarai, Rabu (12/11/2025).

Menurut Rival, pesan-pesan seperti “Stop kunker, narsum, jual beli pokir, cashback!!” yang viral di dunia maya merupakan bentuk kejenuhan rakyat terhadap perilaku oknum pejabat yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada tugas pelayanan publik.

“Alih-alih tersinggung, para wakil rakyat seharusnya menjadikan kritik ini sebagai cermin untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, serta etika politik mereka,” tegasnya.

Rival menambahkan bahwa kritik publik, termasuk yang disampaikan secara satire, tidak boleh dianggap sebagai serangan. Sebaliknya, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat masih peduli terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Jika rakyat sudah diam, itu justru tanda bahaya. Kritik adalah bentuk kepedulian. DPRD seharusnya mendengar, bukan menutup telinga,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Rival menekankan tiga hal penting:

1. DPRD harus kembali pada fungsi utamanya — legislasi, anggaran, dan pengawasan — bukan menjadikan jabatan sebagai sarana kunker dan cashback.
2. Komunikasi publik harus dibuka seluas-luasnya agar masyarakat mengetahui arah kebijakan dan penggunaan dana publik.
3. Mahasiswa siap berdiri bersama rakyat untuk memastikan kekuasaan tidak melenceng dari amanah kepercayaan.

Rival juga menyinggung sosok Mat Tohek, atau Lilik Yuliantoro, aktivis nasional asal Blora yang dikenal vokal menyuarakan aspirasi rakyat kecil. Ia menilai bahwa figur seperti Mat Tohek menjadi pengingat bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam.

“Sindiran ini bukan sekadar lelucon di dunia maya, melainkan jeritan nurani rakyat yang lelah dengan janji dan drama politik. Sudah saatnya DPRD menunjukkan bukti nyata, bukan lagi sekadar janji,” pungkas Rival.

Pernyataan tegas mahasiswa asal Blora ini menambah bobot moral atas gelombang kritik yang tengah mengarah ke DPRD Blora. Suara rakyat kini semakin jelas: wakil rakyat diminta berhenti bersandiwara dan kembali menjadi cermin kejujuran di hadapan publik.