Foto: Pemkab Grobogan mencabut SK pengangkatan PPPK.
Gubernur DIY Hadiri Acara Pembukaan Kejurnas Atletik U16 dan Indonesia U18 Championship
Sport - 1 tahun yang laluTargetkan Selesai Sebelum Akhir Agustus, Pemkab Bersama Persiku Kudus Percepat Renovasi Stadion Wergu Wetan
Sport - 1 tahun yang laluTim Bocahe Bapak Luthfi Kedungjati Adakan Lomba HUT RI
Sport - 1 tahun yang laluPersis Solo VS PSIS Semarang; Bersama Wujudkan Kamtibmas, Dukung Tanpa Hadir Di Stadion
Sport - 1 tahun yang laluSaksikan Pertarungan Terbaik di Stadion Pakansari, Ajang Pencak Silat 2024 di GOR Laga Tangkas & Laga Satria
Sport - 1 tahun yang laluSaptoyogo Cetak Sejarah, Raih Medali Pertama Paralimpiade Paris 2024
Sport - 1 tahun yang laluPawai Obor PEPARNAS XVII 2024 Dibuka di Grobogan: Menyalakan Api Semangat Bagi Para Atlet
Sport - 1 tahun yang laluPelepasan Atlet, dan Official Kota Salatiga oleh Pejabat Wali Kota
Sport - 1 tahun yang laluMencetak Bintang: Kadindik Banyumas Cup untuk Sepak Bola dan Bola Voli
Sport - 1 tahun yang laluSatgas Indo RDB XXXIX-F Raih 3 Emas dan 2 Perak di Turnamen Badminton Monusco
Sport - 1 tahun yang laluTerkini
SK PPPK Grobogan Dicabut, Ini Penyebabnya
Terbit : 02-Dec-2025, 10:15 WIB // Pewarta : Kacab Jateng, Editor : Kacab Jateng // Viewers : 129 KaliGROBOGAN, Jateng.Bratapos.com — Pemerintah Kabupaten Grobogan mencabut satu Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah adanya rekomendasi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Pegawai yang bersangkutan disebut masuk melalui jalur yang tidak semestinya.
Kepala BKPPD Grobogan, Padma Saputra, membenarkan adanya pembatalan SK pegawai yang diketahui bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Namun ia mengaku belum mengetahui status kepegawaiannya setelah SK tersebut dicabut.
“Masih kerja atau tidak, saya kurang tahu. Itu bergantung DPUPR, kewenangan mereka,” ujarnya saat dikonfirmasi Kamis (27/11/2025).
Padma menambahkan, pegawai tersebut dipersilakan mengajukan banding terkait keputusan pembatalan itu. Hingga kini, ia belum memperoleh informasi apakah upaya banding telah dilakukan.
“Silakan kalau mau banding, memang ada prosedur itu. Saya belum tahu apakah banding atau tidak, belum konfirmasi,” jelasnya.
Sebelumnya terungkap bahwa pegawai tersebut lolos sebagai PPPK melalui formasi khusus, padahal berdasarkan ketentuan ia seharusnya hanya dapat mengikuti formasi umum. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti BKN dengan mengeluarkan rekomendasi pencabutan SK.
Pilihan Untukmu
Terpopuler
