Foto : Penyampaian pemandangan umum dari fraksi Hanura oleh juru bicara Sumarli, SE.
Gubernur DIY Hadiri Acara Pembukaan Kejurnas Atletik U16 dan Indonesia U18 Championship
Sport - 1 tahun yang laluTargetkan Selesai Sebelum Akhir Agustus, Pemkab Bersama Persiku Kudus Percepat Renovasi Stadion Wergu Wetan
Sport - 1 tahun yang laluTim Bocahe Bapak Luthfi Kedungjati Adakan Lomba HUT RI
Sport - 1 tahun yang laluPersis Solo VS PSIS Semarang; Bersama Wujudkan Kamtibmas, Dukung Tanpa Hadir Di Stadion
Sport - 1 tahun yang laluSaksikan Pertarungan Terbaik di Stadion Pakansari, Ajang Pencak Silat 2024 di GOR Laga Tangkas & Laga Satria
Sport - 1 tahun yang laluSaptoyogo Cetak Sejarah, Raih Medali Pertama Paralimpiade Paris 2024
Sport - 1 tahun yang laluPawai Obor PEPARNAS XVII 2024 Dibuka di Grobogan: Menyalakan Api Semangat Bagi Para Atlet
Sport - 1 tahun yang laluPelepasan Atlet, dan Official Kota Salatiga oleh Pejabat Wali Kota
Sport - 1 tahun yang laluMencetak Bintang: Kadindik Banyumas Cup untuk Sepak Bola dan Bola Voli
Sport - 1 tahun yang laluSatgas Indo RDB XXXIX-F Raih 3 Emas dan 2 Perak di Turnamen Badminton Monusco
Sport - 1 tahun yang laluTerkini
Fraksi Hanura Soroti Definisi Rekening Kas dalam Raperda Dana Cadangan Pilbup Grobogan 2029
Terbit : 27-Mar-2025, 21:45 WIB // Pewarta : Kacab Jateng, Editor : Kacab Jateng // Viewers : 320 KaliGrobogan || jateng.bratapos.com – Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Grobogan menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2029 dalam Rapat Paripurna ke-7 DPRD, Kamis (27/3).
Juru bicara Fraksi Hanura, Sumarli, SE, menyoroti ketidakhadiran definisi Rekening Kas Umum Daerah dalam Bab I, Pasal 1 Raperda. Fraksi Hanura menilai definisi tersebut penting untuk dimasukkan, mengingat istilah tersebut sering disebut dalam beberapa pasal lain, seperti Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), serta Pasal 13 ayat (1) dan (2).
“Kami mengusulkan agar definisi Rekening Kas Umum Daerah dimasukkan dalam ketentuan umum guna memperjelas pemaknaan dan implementasi peraturan ini,” ujar Sumarli.
Fraksi Hanura berharap agar usulan mereka terkait penyempurnaan redaksi pasal dalam Raperda ini dapat dipertimbangkan oleh eksekutif. Mereka menegaskan bahwa kejelasan definisi hukum sangat penting dalam peraturan daerah agar implementasinya berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pilihan Untukmu
Terpopuler
