Pati || Jateng.Bratapos.com — Para nelayan dan pelaku usaha perikanan mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus pada target ambisius penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kelautan, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata di lapangan. Mereka menilai peningkatan PNBP akan terjadi secara alami bila ekosistem usaha dibangun secara sehat dan adil.

“Kami bukan menolak kontribusi pada negara, tetapi harus adil. Jangan menetapkan target PNBP 12 triliun jika realisasinya baru 1 triliun. Masalah utamanya bukan pelaku usaha, tapi kebijakan yang tidak mendukung,” tegas Hadi Sutrisno, Ketua Umum Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI), dalam keterangan tertulis pada Minggu (9/6).

Menurut Hadi, tekanan dalam bentuk audit dan inspeksi berlebihan hanya memperburuk iklim usaha. Ia menekankan perlunya kepastian perizinan, stabilitas harga, dan dukungan sarana produksi. “Pertumbuhan nelayan akan terjadi kalau iklim usaha kondusif. Produksi naik, PNBP pun ikut naik. Tidak perlu intimidasi,” ujarnya.

Ia juga mengkritisi wacana Kementerian Kelautan dan Perikanan soal target PNBP 12 triliun yang dianggap tidak realistis dan berpotensi menyesatkan publik. “Kebijakan yang mengabaikan realita lapangan adalah kebijakan yang membahayakan. Pemerintah seharusnya membina, bukan hanya menagih,” tambahnya.

Senada dengan itu, Supriyono, seorang nelayan dari Pati, berharap pemerintah tidak hanya mengejar angka. “Jika usaha lancar, produksi meningkat, negara otomatis mendapat bagian. Tapi kalau terus ditekan, semua pihak akan rugi,” tuturnya.