Jateng.bratapos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memutuskan untuk menghentikan Bantuan Keuangan (Bankeu) desa wisata pada tahun 2025 sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Keputusan ini berdampak pada ratusan desa wisata di 35 kabupaten/kota yang sebelumnya menerima dana tersebut setiap tahunnya.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Disporapar Jateng, Aria Chandra, menjelaskan bahwa penghentian Bankeu ini merupakan imbas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. “Kalau kita bicara efisiensi, mau tidak mau harus dilakukan. Tahun ini, Bankeu desa wisata Rp0,” ujarnya, Kamis (27/3/2025).

Meskipun Bankeu dihentikan, Pemprov Jateng tetap berkomitmen membina dan mengembangkan desa wisata melalui pemberdayaan dalam bentuk lain. Aria menyebut bahwa sektor pariwisata tetap menjadi prioritas, terutama dalam pengembangan kawasan Rawapening, Borobudur, serta wisata religi dan budaya.

“Ke depan, desa wisata akan tetap dilibatkan dalam berbagai program pengembangan pariwisata daerah,” tambahnya.

Pada tahun 2024, Disporapar Jateng telah menyalurkan Rp18,5 miliar untuk 180 desa wisata dari kategori rintisan, berkembang, hingga maju. Aria berharap penghentian Bankeu ini hanya bersifat sementara dan bisa kembali dialokasikan dalam Perubahan APBD 2025.

“Saat ini masih ditata semua, kita tidak tahu apakah tahun depan akan diperintahkan untuk dialokasikan lagi,” pungkasnya.