Jepara || Jateng.Bratapos.com - Pemerintah Kabupaten Jepara menegaskan kesiapannya menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait peran daerah dalam mendukung pendidikan, termasuk di sekolah swasta. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Jepara, Witiarso Utomo, saat dikonfirmasi pada Jumat (30/5/2025). 

“Kami siap melaksanakan keputusan MK secara serius. Saat ini kami sedang mengkaji sambil menunggu juklak dan juknis dari pusat,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Pemkab Jepara telah memulai pemetaan terhadap SD dan SMP swasta di wilayahnya. Proses ini mencakup jumlah sekolah, siswa, hingga kebutuhan operasional untuk menunjang pembelajaran.

“Pemda akan bentuk tim khusus untuk menghitung kebutuhan operasional pendidikan. Ini agar bantuan tepat sasaran,” jelas Bupati.

Pemkab juga berkomitmen mengoptimalkan alokasi 20% dari APBD untuk sektor pendidikan sesuai amanat konstitusi. Witiarso menegaskan, 

“Anggaran pendidikan akan dimaksimalkan agar dampaknya nyata dan merata. Kita ingin program ini menyentuh yang benar-benar membutuhkan.”

Selain itu, tim verifikasi telah dibentuk untuk memastikan keabsahan data dan transparansi penggunaan anggaran. Meski berbagai persiapan telah dilakukan, Pemkab tetap menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. 

“Koordinasi dengan pusat penting agar pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan masalah hukum,” pungkasnya.