Kudus || Jateng.Bratapos.com - Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menanggapi aksi protes para sopir truk terkait kebijakan Over Dimension and Over Load (ODOL) yang dinilai merugikan mereka. Dalam pertemuan dengan para sopir, Sam’ani menyatakan siap menyalurkan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. “Terima kasih, nanti silakan dari sopir menyurati kami, mengenai isi dari tuntutannya. Kami akan meneruskan tuntutan itu ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Sam’ani menyampaikan bahwa pihaknya juga akan berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik. Ia berharap seluruh masukan dari para sopir dapat tertampung dengan baik tanpa menimbulkan kerugian bagi siapa pun.

Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan langkah-langkah konkret agar permasalahan tersebut mendapat penanganan yang tepat.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan para sopir, Sam’ani berjanji akan memberikan jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

“Bentuk perhatian kami memberikan BPJS kepada para sopir karena mereka layak diberi jaminan kesehatan dan keluarganya juga nyaman, anaknya bisa ditanggung hingga selesai kuliah,” tambahnya.

Dalam dialog tersebut, salah seorang sopir juga mengeluhkan soal denda KIR meskipun masa berlaku hanya terlambat satu hari. Mereka mengaku tidak bisa langsung melakukan uji KIR karena masih dalam perjalanan di luar kota.

Menanggapi hal itu, Sam’ani mengatakan akan segera mengadakan pembahasan lanjutan dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Mengenai ini sebelumnya sudah disepakati, tapi karena ada persoalan krusial, maka kami akan bahas lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, menyampaikan harapannya agar aspirasi para sopir mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Semoga hasil kebijakan yang terbaik. Nanti aspirasi ini kami sampaikan ke pusat karena memang ini kebijakan dari pusat,” ucapnya.