Semarang || Jateng.Bratapos.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan perbaikan 17.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) sepanjang tahun 2025. Upaya ini menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan jumlah bantuan perumahan terbesar di Indonesia. Program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemprov dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di daerah.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng, Boedyo Dharmawan, menyatakan bahwa kebijakan ini selaras dengan arahan Gubernur Ahmad Luthfi melalui pendekatan ngopeni lan nglakoni masyarakat.

“Bapak Gubernur telah berkomitmen kuat dalam ngopeni masyarakat Jawa Tengah, melalui alokasi anggaran untuk perbaikan 17 ribu unit RTLH,” ujarnya, Rabu (25/6/2025), di Semarang.

Anggaran berasal dari APBD Provinsi Jateng, namun pelaksanaannya turut melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Baznas, perusahaan melalui program CSR, dan instansi lain.

“Kami juga mendorong pemkab dan pemkot untuk ikut mengalokasikan dana bantuan RTLH,” tambah Boedyo.

Gubernur Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi menegaskan bahwa program ini harus dilaksanakan tepat sasaran. “RTLH akan kita genjot biar habis semuanya, minimal membantu masyarakat miskin ekstrem,” tegasnya.

Ia menekankan, syarat penerima bantuan harus jelas, termasuk status kepemilikan rumah dan verifikasi dari Disperakim serta pemerintah daerah setempat.

Salah satu warga penerima bantuan di Desa Selodoko, Boyolali, Samiyem, mengaku sangat bersyukur. “Rumah saya sekarang sudah bagus dan sehat. Terima kasih Pak Gubernur,” ungkapnya penuh haru. Kini rumahnya lebih layak huni, dengan ruang tamu, dapur, dan kamar yang bersih dan nyaman.