Foto : Pemkab Jepara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Jepara.
Gubernur DIY Hadiri Acara Pembukaan Kejurnas Atletik U16 dan Indonesia U18 Championship
Sport - 1 tahun yang laluTargetkan Selesai Sebelum Akhir Agustus, Pemkab Bersama Persiku Kudus Percepat Renovasi Stadion Wergu Wetan
Sport - 1 tahun yang laluTim Bocahe Bapak Luthfi Kedungjati Adakan Lomba HUT RI
Sport - 1 tahun yang laluPersis Solo VS PSIS Semarang; Bersama Wujudkan Kamtibmas, Dukung Tanpa Hadir Di Stadion
Sport - 1 tahun yang laluSaksikan Pertarungan Terbaik di Stadion Pakansari, Ajang Pencak Silat 2024 di GOR Laga Tangkas & Laga Satria
Sport - 1 tahun yang laluSaptoyogo Cetak Sejarah, Raih Medali Pertama Paralimpiade Paris 2024
Sport - 1 tahun yang laluPawai Obor PEPARNAS XVII 2024 Dibuka di Grobogan: Menyalakan Api Semangat Bagi Para Atlet
Sport - 1 tahun yang laluPelepasan Atlet, dan Official Kota Salatiga oleh Pejabat Wali Kota
Sport - 1 tahun yang laluMencetak Bintang: Kadindik Banyumas Cup untuk Sepak Bola dan Bola Voli
Sport - 1 tahun yang laluSatgas Indo RDB XXXIX-F Raih 3 Emas dan 2 Perak di Turnamen Badminton Monusco
Sport - 1 tahun yang laluTerkini
Jepara Gandeng Kejari Perkuat Penanganan Hukum
Terbit : 18-Jun-2025, 14:43 WIB // Pewarta : Kacab Jateng, Editor : Kacab Jateng // Viewers : 132 KaliJepara || Jateng.Bratapos.com – Pemerintah Kabupaten Jepara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Jepara terkait penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan dilaksanakan di ruang kerja Bupati Jepara, Selasa (17/6/2025).
Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah. “MoU ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan hukum dan meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam bidang hukum,” ujar Witiarso.
Kerja sama tersebut mencakup tiga aspek penting: bantuan hukum dari Jaksa Pengacara Negara (JPN), pertimbangan hukum berupa pendapat dan pendampingan, serta tindakan hukum lain untuk penyelamatan keuangan daerah dan pemulihan aset.
“Dengan adanya kerja sama ini, permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah daerah dapat tertangani sesuai kewenangan, serta dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kebijakan yang dilaksanakan,” tegas Bupati. Ia berharap sinergi ini mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Pilihan Untukmu
Terpopuler
