Jepara || Jateng.Bratapos.com — DPRD Kabupaten Jepara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Graha Paripurna DPRD, Kamis (10/7/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, didampingi Wakil Ketua Junarso, Arizal Wahyu Hidayat, dan Pratikno. Turut hadir pula Bupati Jepara Witiarso Utomo bersama jajaran kepala OPD terkait.

Dalam sambutannya, Agus Sutisna menekankan bahwa RPJMD bukanlah sekadar dokumen formal, melainkan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.

“RPJMD ini harus menjadi pedoman yang nyata, bukan sekadar di atas kertas. Komitmen dan integritas dalam pelaksanaannya menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan daerah,” tegasnya.

Dokumen strategis ini dirancang melalui pembahasan intensif antara Pansus DPRD dan lintas perangkat daerah, yang mencakup sejumlah program prioritas. Beberapa di antaranya adalah pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan (TK, SD, SMP, MI, dan MTs), pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kembang yang terintegrasi dengan Kawasan Industri, serta penanganan abrasi dan penguatan infrastruktur mitigasi bencana.

Selain itu, proyek pembangunan Pasar Pecangaan, penambahan jalan dan jembatan, serta penyediaan air baku dan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi perhatian utama dalam dokumen RPJMD ini.

Ketua Pansus RPJMD, Haidar Zaqi Umar, turut merekomendasikan sejumlah kebijakan tambahan, termasuk peningkatan kualitas perencanaan berbasis riset dan penataan kawasan Gelora Bumi Kartini sebagai destinasi sport-tourism.

Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD dalam menyusun RPJMD tersebut. “Kami siap menindaklanjuti visi pembangunan ini melalui kerja-kerja nyata dari seluruh OPD,” ujarnya dalam pidato akhir.

DPRD berharap RPJMD 2025–2029 dapat diimplementasikan secara sinergis oleh seluruh elemen pemerintah, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan secara luas.