Kudus || Jateng.Bratapos.com – Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan etos kerja aparatur, dua oknum pejabat di lingkungan Pemkab Kudus justru menjadi sorotan publik usai diduga terlibat dalam insiden kekerasan saat jam kerja.

Peristiwa itu terjadi di sebuah tempat hiburan, Cafe Full House, yang berlokasi di wilayah Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, pada Selasa (8/7/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dua pejabat berinisial E dan H diketahui sedang menikmati karaoke bersama seorang pengusaha berinisial D. Dalam suasana yang diduga dipengaruhi minuman keras, terjadi ketegangan yang berujung aksi kekerasan.

“D sempat menepuk kepala E. Karena merasa tidak dihormati, E lalu memukul D hingga menyebabkan luka di wajah dan bibir korban,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.

Tidak terima dengan perlakuan tersebut, D langsung melaporkan kejadian itu ke Polresta Pati. Namun, oleh petugas, D diarahkan untuk terlebih dahulu menjalani visum dan pengobatan guna mendukung laporan hukum yang akan dibuatnya. Korban kemudian dirawat di RS KSH dan disarankan dokter untuk menjalani rawat inap.

Masih pada malam yang sama, D bersama sopirnya mencoba menemui E di SPBU Kerawang, Jekulo, Kudus untuk menyelesaikan masalah. Namun, karena kondisi tidak kondusif dan munculnya massa dari salah satu organisasi masyarakat, pertemuan pun dipindahkan ke Mapolsek Jekulo.

Kapolsek Jekulo, AKP Luk Har Syan’in, saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya tidak menerima laporan resmi maupun kedatangan dari pihak yang berselisih. “Saya memang sempat dihubungi oleh H, tapi karena tak ada yang datang ke kantor, kami tidak bisa membantu lebih lanjut,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Resmob Kudus membenarkan bahwa E dan D sempat mendatangi kantor mereka. “Benar sempat ke sini tadi malam, tapi kami kurang memantau perkembangannya karena sedang menerima kunjungan dari Polda Jateng,” jelas seorang anggota.

Kejadian ini menuai kritik dari masyarakat. Aksi tak patut yang dilakukan pada hari dan jam kerja ini dinilai mencoreng citra pejabat publik. Publik berharap kejadian ini tidak ditutup-tutupi dan bisa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemkab Kudus maupun perkembangan lebih lanjut mengenai penanganan kasus ini.