Pati||jateng.bratapos.com - Ratusan warga Dusun Tapen, Desa Tawangharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, memadati kantor desa setempat pada Kamis pagi. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan intrik kecurangan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa (Perades), khususnya terkait pengunduran diri calon Kadus terpilih, Slamet Riyadi.

Aksi warga dipicu oleh kabar bahwa Slamet Riyadi yang terpilih sebagai Kadus Tapen mendadak mengundurkan diri sebelum pelantikan. Warga mencurigai adanya intimidasi dan kongkalikong yang dilakukan oleh sejumlah oknum agar Slamet mundur dari posisinya.

Dalam wawancaranya, Slamet Riyadi mengungkapkan bahwa dirinya mendapat ancaman di Punden Singopadu, tempat ia bertemu tiga kepala desa serta seorang oknum PNS dari Kecamatan Wedarijaksa. Ia mengaku diminta untuk mengundurkan diri sebagai Kadus dengan iming-iming uang tunai sebesar Rp200 juta dan janji rekomendasi sebagai calon Kasi Pelayanan.

“Mereka memberikan pilihan mengundurkan diri dengan kompensasi uang tunai Rp200 juta,” ungkap Slamet.

Pernyataan ini dikuatkan oleh Khoirul Anam, anggota keluarga Slamet, yang menyebut adanya dugaan suap dari sejumlah pihak. "Dikasih Rp200 juta kontan. Katanya iuran dari Pak Lurah-lurah,” ujar Khoirul.

Para warga yang merasa geram atas dugaan manipulasi ini membawa sejumlah poster di depan kantor desa, dengan pesan-pesan seperti "Wong Tapen Butuh Keadilan" dan "Pak Prabowo Tolong Kami". Mereka menuntut agar Slamet tetap dilantik sebagai Kadus Tapen, sesuai hasil seleksi.

Dalam audiensi yang berlangsung sengit antara perwakilan pemerintah desa, kecamatan, dan warga, akhirnya disepakati bahwa Slamet Riyadi akan tetap menjadi Kadus Tapen. Uang Rp200 juta yang diterima Slamet dikembalikan kepada Kepala Desa Tawangharjo, Sudarmono.

Kepala Desa Tawangharjo, Sudarmono, menyampaikan permohonan maaf kepada warga dan menegaskan bahwa Slamet Riyadi tetap akan dilantik sebagai Kadus Tapen. Namun, warga masih menuntut agar dugaan suap dan intimidasi ini tetap diusut tuntas demi transparansi dan keadilan.

Dilansir dari: Sidak Nusantara