Jakarta || Jateng.Bratapos.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi nasional di bidang kearsipan. Dalam peringatan Hari Kearsipan ke-54 yang digelar di Gedung ANRI, Jakarta, Kamis (22/5/2025), Gubernur Jateng Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi menerima dua penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penghargaan itu adalah Peringkat Satu kategori Pengawasan Kearsipan Tingkat Provinsi dan Penganugerahan Memori Kolektif Bangsa (MKB) Tahun 2025 atas Arsip PKK Jateng sebagai Pionir PKK Nasional.

"Arsip-arsip ini merupakan warisan sejarah yang harus kita uri-uri, kita lestarikan sebagai bagian penting dari perjalanan bangsa," ujar Gubernur Ahmad Luthfi seusai menerima penghargaan. Ia menegaskan bahwa arsip bukan hanya dokumentasi, tetapi juga cermin dari pembangunan dan acuan penting dalam merumuskan kebijakan masa depan.

Gubernur juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan arsip. Saat ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jateng sudah memulai digitalisasi arsip penting. Dengan pengarsipan yang baik, menurutnya, generasi mendatang dapat belajar dan meneladani hal-hal positif dari pendahulunya. "Ini menjadi tanggung jawab bersama, terutama ASN, untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai kebaikan yang terdokumentasi dalam arsip," imbuhnya.

Tak hanya Pemprov Jateng, Kota Surakarta dan Kabupaten Pekalongan juga meraih penghargaan MKB. Surakarta menerima pengakuan atas arsip perjalanan maestro keroncong Waldjinah dan Yayasan Pembinaan Anak Cacat, sementara Kabupaten Pekalongan diapresiasi atas arsip perjuangan ekonomi koperasi batik Pekajangan. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jateng, Rahma Nur Hayati, menambahkan bahwa pengelolaan arsip di provinsi ini mengacu pada empat pilar kebijakan, didukung SDM kompeten, serta telah menghasilkan beberapa arsip berstatus MKB dan bahkan MOW dari UNESCO.

"Pembinaan dan pelestarian arsip terus dilakukan. Kami menargetkan lebih banyak arsip dari Jawa Tengah yang diakui sebagai Memori Kolektif Dunia. Ini bentuk komitmen kami dalam menjaga identitas dan sejarah bangsa," pungkas Rahma.