Semarang||jateng.bratapos.com - Banjir rob terus menggenangi ruas jalan Pantura Semarang-Demak selama sepekan terakhir, terutama dari tengah malam hingga menjelang siang. Selain menyebabkan kemacetan lalu lintas, genangan air asin ini berdampak buruk pada kendaraan yang melintasi area tersebut.

Salah satu warga yang terdampak adalah Susmintarta (51), warga Kota Semarang yang setiap hari melakukan perjalanan pulang-pergi ke Demak untuk bekerja. Ia mengeluhkan kerusakan parah pada sepeda motornya akibat genangan rob, termasuk tiga kali patahnya as roda dalam kurun sepuluh tahun terakhir.

"Dalam sepuluh tahun ini kendaraan saya sudah tiga kali patah as roda, persis di tengah perjalanan. Selain itu, karat juga sering muncul," ujar Susmintarta saat ditemui di lokasi, Selasa (12/11/2024).

Untuk menghindari genangan, Susmintarta sering mencoba melewati bahu jalan atau jalan perkampungan. Namun, jalur alternatif tersebut sering kali tidak mendukung, sehingga ia tetap harus melintasi genangan.

"Kalau air pasang, rob hampir selalu muncul. Ini terjadi terus-menerus selama sepuluh tahun terakhir," ungkapnya.

Susmintarta mengkritik kurangnya keseriusan pemerintah dalam menangani banjir rob, yang ia sebut sebagai masalah klasik di kawasan Pantura. Ia menyindir bahwa penanganan rob seperti "dingoni," istilah Jawa yang berarti dipelihara tanpa penyelesaian.

"Pemerintah pusat dan daerah sebenarnya punya anggaran, tinggal mau atau tidak serius menangani. Rob ini masalah yang sudah lama, tapi tetap tidak selesai. Pemerintah harus lebih serius memetakan sumber masalah dan mencari solusi konkret," tegasnya.

Ia berharap pemerintah mengambil tindakan cepat untuk menyelesaikan masalah banjir rob, mengingat dampaknya yang sangat mengganggu kehidupan masyarakat.

"Seharusnya pemerintah bergerak lebih cepat. Intervensi harus dilakukan segera, karena masyarakat setiap hari harus berhadapan dengan rob. Ini sangat mengganggu aktivitas," pungkas Susmintarta.

Banjir rob di Pantura memang menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mencegah dampak lebih lanjut terhadap warga dan infrastruktur.