Yogyakarta||jateng.bratapos.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menekankan pentingnya pencegahan korupsi dalam sektor perizinan sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Sektor Perizinan yang berlangsung di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada Kamis (24/10).

Dalam rapat tersebut, Sri Sultan mengungkapkan bahwa sektor perizinan merupakan salah satu area strategis yang tidak hanya berperan dalam pelayanan publik, tetapi juga menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi daerah. Namun, ia juga menyoroti bahwa sektor ini sangat rentan terhadap korupsi, suap, dan penyalahgunaan wewenang.

“Korupsi dalam perizinan seringkali mengakibatkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, menciptakan ketidakpastian hukum, dan menghambat iklim usaha yang sehat. Lebih jauh, korupsi perizinan juga dapat berdampak langsung terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Sri Sultan.

Ia menambahkan bahwa dampak negatif dari praktik korupsi di sektor perizinan tidak hanya merugikan pemerintah daerah tetapi juga masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pencegahan korupsi di sektor perizinan harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak yang terlibat.

"Beragam dampak negatif adanya korupsi pada sektor perizinan jelas menjadi ancaman serius bagi upaya Pemda DIY dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata. Untuk itu, pencegahan korupsi di sektor perizinan harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas di sektor perizinan, demi menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di Yogyakarta.