Demak||Jateng.bratapos.com – Para petani di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, mengeluhkan tingginya harga pupuk subsidi dan sulitnya mendapatkan pasokan yang sesuai dengan kebutuhan. Keluhan ini disampaikan oleh beberapa petani, termasuk Siti dari Desa Kangkung Poncol, yang merasa tertekan oleh mekanisme distribusi pupuk subsidi yang tidak sesuai ketentuan.

Siti menyebut bahwa pupuk subsidi Urea dan Ponska dijual dengan harga Rp175.000 per karung 50 kg, tetapi pembelian tersebut disertai tambahan dua plastik pupuk jenis lain dengan berat masing-masing 2 kg. Harga tersebut jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, jatah pupuk subsidi yang diterima petani juga tidak mencukupi kebutuhan lahan.

“Lahan saya memerlukan lebih banyak pupuk, tetapi saya hanya mendapatkan dua karung per musim yang tidak mencukupi,” jelasnya.

Keluhan serupa diungkapkan oleh Rajikan dan Ulum dari Kelompok Tani Karyane Tani di Desa Kangkung. Menurut mereka, harga pupuk subsidi yang dijual pengepul sangat tinggi dan tidak sesuai HET. Rajikan mengatakan, lahan seluas 8.000 meter persegi hanya mendapatkan dua karung pupuk subsidi jenis Urea dan Ponska, sementara Ulum yang memiliki lahan 2.500 meter persegi hanya mendapatkan satu karung.

Hadi Priyono, yang dikenal sebagai Mas Peok, Wakil Ketua Gerakan Jalan Lurus (GJL) wilayah Demak, menilai bahwa masalah ini bukan hanya merugikan petani, tetapi juga mengindikasikan adanya penyimpangan dalam distribusi pupuk subsidi.

“Kami menduga ada praktik korupsi dalam distribusi pupuk subsidi ini. Pengepul telah bertindak di luar ketentuan selama bertahun-tahun,” tegas Hadi. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan masalah ini kepada pemerintah, dinas terkait, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para petani berharap Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Demak, serta KPK dapat segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka mendesak agar distribusi pupuk subsidi diawasi dengan ketat sehingga sesuai dengan program pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan dan tidak merugikan petani.

Sementara itu, petani di beberapa kelurahan di Kecamatan Mranggen meminta perhatian serius pemerintah agar harga pupuk subsidi kembali ke ketentuan HET dan distribusi dilakukan dengan transparan.

“Kami hanya ingin pupuk tersedia sesuai kebutuhan dan harga yang terjangkau agar hasil panen kami tetap optimal,” ujar salah satu petani.

Masalah distribusi pupuk subsidi yang tidak sesuai ini perlu menjadi perhatian serius demi mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga pengawas diperlukan agar petani tidak terus dirugikan.