Semarang || jateng.bratapos.com — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Sebanyak 7.810 kepala desa dari berbagai wilayah di Jawa Tengah berkumpul di GOR Jatidiri, Semarang, Selasa (29/4/2025), untuk mengikuti Sekolah Antikorupsi bertema “Ngopeni Nglakoni Desa Tanpo Korupsi.”

Program ini merupakan inisiatif Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menyatakan bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan daerah. “Kita ingin membangun Jawa Tengah dari desa. Karena itu, dana yang digelontorkan ke desa harus dikelola dengan bersih dan amanah,” tegas Luthfi dalam sambutannya.

Kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pimpinan KPK, Fitroh Rohcahyanto, menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan semata soal penindakan, tapi soal kesadaran moral.

“Korupsi bukan hanya soal hukum, tetapi soal kesadaran. Kepala desa harus melayani warganya dengan empati dan integritas,” ujarnya.

Para kepala desa yang hadir pun menyambut baik program ini. Sri Lestari, Kades Bentak, mengapresiasi adanya pembinaan semacam ini sebagai langkah preventif yang sangat dibutuhkan. Sementara itu, Rokhmad, Kades Sraten, yang desanya pernah meraih predikat Desa Antikorupsi, mengaku pelatihan ini membekali kepala desa agar memahami regulasi keuangan dengan benar.

“Jika sampai salah langkah, bukan hanya kami yang rugi, tapi juga masyarakat dan keluarga kami,” ungkapnya.

Acara ini juga menandai peluncuran tagline baru Pemprov Jateng dalam agenda pemberantasan korupsi: “Mengawal Kolaboratif Berdampak.” Slogan ini mencerminkan semangat sinergi antara pemerintah, pengawas, dan masyarakat dalam mengawal anggaran desa agar digunakan secara bertanggung jawab.

Melalui gerakan ini, Jawa Tengah berharap desa tak hanya menjadi garda terdepan pembangunan, tetapi juga benteng utama integritas dari akar rumput.