Grobogan || Jateng.Bratapos.com - Pemerintah Kabupaten Grobogan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong reformasi birokrasi yang adaptif dan berdampak. Hal ini tercermin dalam kegiatan penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi (renaksi) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, di Gedung Riptaloka pada Selasa (20/5/2025). Acara tersebut menghadirkan Arif Lukman Hakim, narasumber dari Kementerian PAN-RB, dan diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Setda Grobogan.

Dalam arahannya, Sekda Anang menekankan bahwa reformasi birokrasi bukanlah proses yang kaku, melainkan dinamis dan terus bergerak menyesuaikan tantangan zaman. Ia menyatakan bahwa renaksi harus menjadi panduan konkret yang aplikatif di lapangan, bukan sekadar dokumen formal. “Evaluasi capaian 2024 menjadi dasar yang penting untuk menyusun target yang realistis dan berdampak di tahun 2025,” ujarnya.

Senada dengan itu, Arif Lukman menyampaikan bahwa reformasi birokrasi adalah proses hidup yang menuntut penyesuaian berkelanjutan. “Adjustment menjadi penting karena RB adalah proses yang berjalan. Setelah kebijakan dijalankan, selanjutnya adalah evaluasi menyeluruh,” jelasnya. Ia juga menekankan bahwa penyusunan renaksi harus menyatu dengan proses kerja masing-masing unit agar betul-betul mendorong peningkatan kinerja.

Lebih lanjut, Arif menggarisbawahi pentingnya menjadikan pembangunan Zona Integritas sebagai prioritas utama dalam reformasi birokrasi. Keberhasilan reformasi, menurutnya, ditentukan oleh sejauh mana masyarakat merasakan langsung perubahan dalam pelayanan publik. Komitmen ini menunjukkan bahwa Pemkab Grobogan tidak sekadar berfokus pada pemenuhan regulasi, tetapi juga mengedepankan perubahan yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan semangat evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan, Grobogan berharap dapat melahirkan birokrasi yang bukan hanya efisien, tetapi juga lebih peka, responsif, dan solutif. Karena pada akhirnya, seperti dikatakan Sekda, “Birokrasi yang ideal adalah yang mampu menjawab harapan masyarakat, bukan justru menjadi beban.”