Grobogan || Jateng.Bratapos.com - Pemerintah Kabupaten Grobogan tengah mengintensifkan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setelah bertahan selama enam tahun dengan predikat B, Pemkab menargetkan perbaikan signifikan dalam penilaian SAKIP tahun 2025. Bimbingan teknis yang digelar Rabu (21/5/2025) di Semarang menjadi langkah awal, dengan menghadirkan evaluator dari Kementerian PAN-RB untuk memberikan evaluasi dan penguatan kapasitas perangkat daerah.

Sekretaris Daerah Grobogan, Anang Armunanto, menilai bahwa capaian SAKIP saat ini harus menjadi pemicu perubahan menyeluruh. “Kalau melihat data ini, sudah jelas harus ada perubahan di kita,” ujarnya. Ia menekankan bahwa penilaian SAKIP bukan sekadar soal angka, melainkan gambaran menyeluruh tentang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran daerah.

Perbaikan telah dilakukan secara bertahap, mulai dari penguatan perencanaan, evaluasi internal, hingga peluncuran aplikasi SILAKIP untuk memantau capaian kinerja secara digital. Namun demikian, tantangan masih tersisa, terutama dalam aspek penyusunan pohon kinerja dan pelaporan yang lebih tajam. “Silakan datanya di-update secara periodik, karena evaluator akan meminta akses langsung untuk melihat progres kita,” tegas Anang kepada seluruh perangkat daerah.

Langkah strategis juga diambil dengan membentuk ekosistem evaluasi yang melibatkan lintas sektor seperti Inspektorat, Bappeda, dan Setda. Selain itu, fokus pada peningkatan kualitas laporan kinerja dan pendampingan teknis turut digencarkan. Sekda Grobogan menegaskan bahwa komitmen pimpinan perangkat daerah menjadi kunci. “Ketika sudah merumuskan indikator dan target, kepala Perangkat Daerah harus bertanggung jawab untuk mengawal pencapaian tersebut,” ujarnya.

Melalui perbaikan yang terencana dan kolaboratif ini, Grobogan berharap dapat membangun sistem birokrasi yang tidak hanya akuntabel secara administratif, namun juga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi menuju pemerintahan yang lebih responsif terhadap tantangan pembangunan dan harapan publik.