Kudus||Jateng.bratapos.com – Dalam upaya memastikan pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel, Lembaga Pencegahan Korupsi dan Pungutan Liar (Pungli) Kabupaten Kudus akan meluncurkan program monitoring Dana Desa. Program ini direncanakan dibuka secara resmi setelah Rapat Koordinasi Daerah PKP Jawa Tengah pada 20 Desember 2024.

Ketua Lembaga PKP Kabupaten Kudus, Saputra HW, menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa sekaligus memastikan anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Dana desa merupakan tulang punggung pembangunan pedesaan. Kami berkomitmen memastikan anggaran ini benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," ujar Saputra.

Program ini melibatkan tim independen yang terdiri dari perwakilan inspektorat daerah, akademisi, dan masyarakat sipil. Setiap kepala desa juga diwajibkan mengikuti pelatihan transparansi dan pelaporan anggaran yang diselenggarakan oleh komisi.

Ketua Lembaga Pencegahan Korupsi dan Pungli Jawa Tengah, Suyana Hadi, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Menurutnya, program ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

"Dengan adanya monitoring ini, setiap rupiah dari dana desa harus dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa," tegas Suyana Hadi.

Sebagai langkah awal, beberapa desa di Kabupaten Kudus telah dipilih menjadi desa percontohan untuk implementasi program. Desa-desa ini akan diawasi secara ketat dan mendapatkan bimbingan teknis dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Selain itu, Lembaga PKP membuka hotline pengaduan masyarakat terkait indikasi penyalahgunaan dana desa. Dengan melibatkan masyarakat, pengawasan diharapkan lebih efektif dan transparan.

Program monitoring ini diharapkan dapat mencegah korupsi dan pungutan liar, sekaligus menciptakan lingkungan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. 

“Kami percaya bahwa keterlibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan program ini,” pungkas Saputra. (Alex)