Yogyakarta || jateng.bratapos.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) telah menyediakan fasilitas lengkap bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dipindahkan ke lokasi baru. Meskipun tidak memberikan jaminan hidup (Jadup), Pemda DIY membebaskan para PKL dari retribusi untuk sementara waktu, guna memberi mereka kesempatan menyesuaikan diri dengan lokasi baru. Fasilitas yang diberikan secara gratis meliputi sewa tempat, air, listrik, keamanan, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Namun, meskipun kebijakan tersebut telah diambil, sebagian pedagang mengungkapkan ketidakpuasannya. Beny, pejabat Pemda DIY, menyatakan bahwa pihaknya sangat menghargai dan menghormati aspirasi para PKL. Menurutnya, setiap kebijakan, tak peduli sebaik apapun, pasti akan ada yang merasa kurang puas. Namun, Pemda DIY tetap berusaha mengambil langkah terbaik untuk kebaikan para PKL dan kota Yogyakarta.

"Langkah yang diambil sudah maksimal, dengan dukungan operasional yang kami berikan, termasuk pembebasan retribusi. Keluhan yang bisa kami tangani sudah kami selesaikan, tetapi untuk jaminan hidup kami harus menghitung kapasitas kami dengan cermat," jelas Beny.

Kendati demikian, kericuhan sempat terjadi ketika beberapa pelaku usaha di kawasan Malioboro menyerang pedagang yang sedang melakukan aksi di Jalan Malioboro. Aksi tersebut mengakibatkan jalanan terblokade, mengganggu para pelaku usaha lain. Kapolres Kota Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma, menyebutkan bahwa bentrok ini sempat membuat aparat kewalahan, terutama karena aksi para PKL berlangsung hingga malam hari.