Semarang || jateng.bratapos.com - Pada 2 Februari 2025 Achmad Robani Albar, SH, MH, Ketua Umum DPP PAL Indonesia (Persatuan Aktivis LSM Indonesia), memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto. Pernyataan yang menyebut istilah "wartawan Bodrex" dalam sebuah acara baru-baru ini menuai reaksi keras dari kalangan aktivis LSM dan media. Ungkapan tersebut dianggap merendahkan profesi jurnalis dan aktivis LSM yang selama ini berjuang keras untuk kepentingan masyarakat.

Pernyataan Yandri Susanto bermula dari ketidakpuasan terhadap pemberitaan media yang dinilai tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebut beberapa wartawan sebagai "wartawan Bodrex", merujuk pada produk obat pereda sakit kepala, yang menurutnya menggambarkan ketidakjelasan atau kebingunguan dalam pemberitaan. Banyak pihak menilai istilah ini sebagai penghinaan yang merusak citra profesi wartawan, yang seharusnya dihargai atas peran mereka dalam menyampaikan informasi yang akurat dan objektif.

Ketua Umum PAL Indonesia, Achmad Robani, menyayangkan pernyataan tersebut dan menilai bahwa hal itu menciptakan stigma negatif terhadap dunia LSM dan media. Robani menegaskan bahwa LSM dan wartawan memiliki tanggung jawab besar dalam menyuarakan kebenaran kepada publik. Aktivis LSM bekerja dengan dedikasi tanpa pamrih demi kesejahteraan masyarakat, sementara wartawan berperan penting sebagai kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat.

Robani juga memberikan penjelasan terkait stigma buruk yang sering disematkan pada LSM dan aktivisnya. Ia menyebut, meskipun ada sebagian kecil oknum yang tidak profesional, mayoritas LSM berperan positif dan idealis dalam kegiatan sosial. Ia menggambarkan situasi ini dengan ungkapan "Seribu LSM yang baik, satu yang Bodrex", untuk menegaskan bahwa perbandingan antara LSM yang bekerja dengan niat tulus jauh lebih besar. Robani berharap agar para aktivis LSM tetap semangat menjalankan tugas mereka, meskipun terkadang dihadapkan pada tantangan dan penilaian negatif dari pejabat atau oknum tertentu.