Jepara || jateng.bratapos.com - Penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) di Jepara tengah menjadi perdebatan hangat di kalangan akademisi dan masyarakat. Dr. Mayadina Musfiroh dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) menilai bahwa penerapan UMSK yang tinggi berpotensi memberi dampak negatif terhadap keberlanjutan bisnis di daerah ini.

Menurutnya, kenaikan UMSK yang signifikan dapat menambah beban biaya operasional bagi pengusaha, terutama pelaku UMKM. Akibatnya, mereka mungkin terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal untuk mengurangi biaya, bahkan menghambat peluang investasi baru yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Soleh, seorang penghuni kos, mengungkapkan bahwa ia lebih mendukung kenaikan upah yang lebih moderat dan tetap mempertahankan jam lembur, guna menciptakan penghasilan yang stabil bagi karyawan tanpa membebani dunia usaha. Ia berharap pemerintah bisa mempertimbangkan kembali kebijakan UMSK yang terlalu tinggi agar tidak merugikan semua pihak.

Penetapan UMSK memang harus melalui kajian mendalam yang memperhitungkan biaya hidup, produktivitas tenaga kerja, dan dampak ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat menyeimbangkan kebutuhan pekerja dengan keberlangsungan usaha.

Bagi pelaku UMKM, UMSK yang tinggi bisa meningkatkan biaya tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat memengaruhi profitabilitas mereka. UMKM dengan margin keuntungan yang rendah sangat tertekan dengan kenaikan biaya ini, dan mereka akan kesulitan bersaing dengan pabrik besar yang memiliki kemampuan lebih untuk membayar UMSK. Dampaknya, pangsa pasar UMKM bisa menyusut, bahkan penjualan mereka menurun.

Lebih jauh lagi, UMSK dapat memperlambat ekspansi UMKM. Pengusaha yang kesulitan memenuhi kewajiban gaji karyawan yang lebih tinggi bisa saja menunda atau bahkan membatalkan rencana untuk memperluas usaha, yang berarti pertumbuhan ekonomi daerah juga akan terhambat.

Untuk mengurangi dampak buruk dari kebijakan ini pada pelaku UMKM, pemerintah daerah Jepara diharapkan bisa memberikan berbagai insentif, seperti keringanan pajak, kemudahan akses pembiayaan, serta pelatihan untuk meningkatkan efisiensi usaha. Kolaborasi antar pelaku UMKM juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi ketergantungan pada biaya tenaga kerja yang tinggi.

Dengan pendekatan yang lebih bijak, kebijakan UMSK dapat berjalan seimbang, menguntungkan pekerja, dan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jepara.