Semarang || Jateng.bratapos.com – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak akan meniru kebijakan Pemerintah Jawa Barat yang mengirim pelajar bermasalah ke barak militer. Ia menyatakan bahwa kedisiplinan penting, tetapi pendekatannya tidak harus seperti sedang mempersiapkan masyarakat untuk perang.

“Nggak lah, kita kan ada aturannya. Kita bukan negara yang siap perang kok,” ujar Taj Yasin usai menjadi Inspektur Apel Kesiapsiagaan Satpol PP, Linmas, dan Damkar di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (15/05/2025). Menurutnya, di Jawa Tengah sudah ada sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan militer dalam pelatihan, namun tetap dalam konteks pendidikan.

Wagub menekankan bahwa pelajar adalah anak-anak yang berada pada usia belajar, sehingga pendekatan yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan mereka. “Yang paling utama itu ketertiban, kedisiplinan, dan mereka paham bahwa mereka sedang dalam masa belajar,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa setiap daerah memiliki karakter masyarakat yang berbeda. Menurutnya, pendekatan yang cocok di satu daerah belum tentu efektif di daerah lain. “Saya berharap tidak ada pembandingan. Kita semua punya tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Penegasan ini muncul sebagai tanggapan atas kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim anak bermasalah ke barak militer atas persetujuan orang tua. Meski menuai dukungan dari sebagian kalangan, kebijakan tersebut juga dikritik keras oleh Komnas HAM dan aktivis pendidikan karena dianggap melanggar hak anak dan menunjukkan ketidakmampuan sistem pendidikan dalam menangani siswa bermasalah.