Semarang || jateng.bratapos.com - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen atau akrab disapa Gus Yasin, menghadiri peluncuran program Relawan Paralegal Muslimat NU di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Minggu, 20 April 2025. Dalam acara tersebut, sebanyak 90 relawan dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah dikukuhkan untuk memberikan pendampingan hukum dan dukungan psikososial bagi perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya.

Gus Yasin menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk sinergi penting antara pemerintah provinsi dan organisasi masyarakat dalam mencegah kekerasan. “Kami senang, Pemprov Jateng saat ini sudah melakukan MoU dengan Muslimat NU. Ini bentuk sinergi yang penting,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini sejalan dengan visi pembangunan lima tahun ke depan melalui program Kecamatan Berdaya, yang berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah masih tinggi. Gus Yasin menyebut, berdasarkan data Simfoni PPA, kasus kekerasan terhadap perempuan naik dari 939 kasus pada 2022 menjadi 1.019 kasus di 2024.

Sementara itu, kekerasan terhadap anak meningkat dari 1.214 menjadi 1.349 kasus dalam periode yang sama. “Bentuk kekerasan yang paling dominan adalah fisik pada perempuan dan seksual pada anak,” ungkapnya.

Gus Yasin menekankan pentingnya peran relawan paralegal tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari sisi sosial dan ekonomi korban. Ia menyoroti budaya “pekewuh” atau rasa sungkan yang masih kuat di masyarakat, yang membuat korban sering enggan melapor.

“Di kota besar seperti Semarang, paralegal mungkin sudah dikenal. Tapi di banyak tempat, korban masih merasa pekewuh. Padahal mereka butuh perlindungan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi secara simbolis menyematkan atribut kepada para relawan. Ia menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menekan angka kekerasan.

“Saya percaya, kekuatan untuk mencegah kekerasan tidak hanya datang dari pemerintah. Masyarakat, termasuk organisasi seperti Muslimat NU, adalah pilar utama,” ujarnya. 

Ia berharap Jawa Tengah dapat menjadi contoh nasional dalam penanganan kekerasan yang komprehensif hingga tingkat desa.