Grobogan||jateng.bratapos.com - Pada Sidang Paripurna ke-29 DPRD Kabupaten Grobogan, Fraksi Karya Demokrat yang diwakili oleh Juru Bicara H. Bukhorie, SH, menyampaikan Pemandangan Umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024. Sidang ini berlangsung pada hari Senin, (2/9/2024), bertepatan digedung DPRD Kabupaten Grobogan. 

Fraksi Karya Demokrat mengapresiasi penjelasan Bupati Grobogan yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna ke-28 tentang Raperda Perubahan APBD 2024. Penjelasan tersebut menjadi acuan penting dalam proses pembahasan selanjutnya di Dewan.

Pemandangan Umum Fraksi Karya Demokrat disampaikan oleh juru bicara H. Bukhorie, SH,

"Mengenai Pilkada 2024, Fraksi Karya Demokrat mengingatkan tentang pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024, dengan saat ini memasuki masa pendaftaran calon kepala daerah. Mereka berharap Pilkada dapat berlangsung sukses dengan situasi yang kondusif, meskipun ada perbedaan pilihan politik di masyarakat."

"Penanganan Kekeringan Mengingat prediksi BMKG tentang musim kemarau yang panjang, Fraksi Karya Demokrat meminta agar OPD BPBD dan organisasi terkait di Kabupaten Grobogan segera melakukan tindakan tanggap darurat, termasuk droping air bersih ke desa-desa yang mengalami kekeringan. Ini diharapkan dapat meringankan penderitaan warga." 

Pertanyaan-pertanyaan Fraksi Karya Demokrat mengenai pendapat dinas kesehatan fraksi mencatat kenaikan pendapatan dari Rp. 203.993.482.000 menjadi Rp. 229.445.200.000 setelah perubahan. Mereka meminta penjelasan mengenai sektor-sektor penyumbang peningkatan tersebut serta realisasi pendapatan hingga Juli 2024.

"Untuk BPPKAD Terjadi penurunan besar pada Pendapatan Lain-Lain PAD dari Rp. 213.265.482.000 menjadi Rp. 7.823.800.000."

Fraksi ini menginginkan klarifikasi mengenai penyebab penurunan dan rincian realisasi pendapatan hingga Juli 2024.

"Fraksi mengamati pengurangan anggaran Dana BOS untuk sekolah dasar dari Rp. 1.825.000.000 menjadi Rp. 1.325.000.000."

Mereka meminta penjelasan mengenai alasan pengurangan belanja hibah dan realisasi anggaran hingga Juli 2024.

"Dan juga Terjadi penambahan anggaran untuk pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV dari Rp. 36.912.000 menjadi Rp. 1.078.668.600."

Fraksi meminta rincian penggunaan tambahan anggaran, jumlah penderita HIV di Kabupaten Grobogan, serta klarifikasi apakah biaya perawatan HIV ditanggung oleh BPJS. Mereka juga meminta penjelasan mengenai realisasi belanja barang dan jasa saat ini.

Fraksi Karya Demokrat menutup Pemandangan Umum mereka dengan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian. (Arifin)