PATI, Jateng | Bratapos.com - Pemerintah Kabupaten Pati menegaskan larangan segala bentuk pungutan di sekolah negeri serta mendorong kegiatan wisata siswa tetap dilakukan di داخل daerah sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal di Kabupaten Pati.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) PKB DPC Kabupaten Pati Tahun 2026 yang digelar di Hotel Gitrary, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat, khususnya orang tua siswa, dari beban biaya tambahan yang tidak sesuai ketentuan, sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah melalui sektor pariwisata lokal.

“Pemerintah Kabupaten Pati telah mengeluarkan edaran resmi bahwa tidak boleh ada pungutan-pungutan di sekolah negeri, apapun alasannya. Termasuk melalui komite sekolah atau pihak lain yang tidak sesuai aturan,” tegas Risma.

Selain fokus pada dunia pendidikan, Pemkab Pati juga mengarahkan kegiatan wisata siswa agar tidak keluar daerah. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat lokal, terutama bagi pelaku UMKM dan sektor pariwisata di Kabupaten Pati.

“Kami arahkan agar wisata siswa cukup dilakukan di dalam Kabupaten Pati saja. Dengan begitu, ekonomi lokal bisa bergerak dan UMKM ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Risma juga menyoroti pentingnya pembenahan infrastruktur di Kabupaten Pati. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis dan administratif yang perlu diselesaikan secara menyeluruh agar pembangunan dapat berjalan optimal.

Di sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pati terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah optimalisasi jam pelayanan di Puskesmas.

“Ke depan, Puskesmas tidak hanya melayani pada pagi hari, tetapi juga hingga sore hari. Ini untuk memastikan pelayanan kesehatan lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Pati,” tambahnya.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemkab Pati berharap dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

(BB k/Adi k)