PATI, Bratapos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menerima audiensi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) di Ruang Kembang Joyo Setda Pati, Selasa (14/4/2026). Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pelestarian lingkungan dan tata kelola pertambangan di wilayah Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati.

Audiensi tersebut juga menyoroti laporan aktivitas tambang ilegal yang dinilai meresahkan warga di sejumlah titik, khususnya di Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo.

Dalam pertemuan itu, Plt Bupati Pati didampingi Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, serta pimpinan perangkat daerah terkait, di antaranya DPMPTSP, DPUTR, Inspektorat, BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta perwakilan ESDM Provinsi Jawa Tengah.

“Kami telah berdiskusi langsung dengan perwakilan masyarakat dari Sukolilo terkait sejumlah titik tambang ilegal. Laporan tersebut sudah kami tindak lanjuti, dan ke depan akan terus kami sinergikan penanganannya,” tegas Risma Ardhi Chandra.

Pemerintah Kabupaten Pati menegaskan bahwa upaya penanganan tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pemulihan lingkungan yang terdampak aktivitas tambang.

Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah program rehabilitasi lahan kritis dengan menggandeng investor yang berkomitmen dalam penyediaan bibit tanaman keras. Program ini akan difokuskan di wilayah Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo, yang menjadi bagian dari kawasan Pegunungan Kendeng.

“Penertiban tambang ilegal harus berjalan seiring dengan rehabilitasi lingkungan. Kami ingin fungsi ekologis Pegunungan Kendeng di Kabupaten Pati dapat pulih dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator JMPPK, Gunretno, menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap kondisi Pegunungan Kendeng sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.

Menurutnya, audiensi ini menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendorong pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap isu lingkungan.

“Pemimpin daerah harus memahami persoalan Kendeng secara utuh, sehingga kebijakan yang diambil tidak berdampak buruk terhadap kelestarian alam dan kehidupan masyarakat,” ujar Gunretno.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pati berharap koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi provinsi—khususnya sektor ESDM—dapat semakin diperkuat. Sinergi ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Pegunungan Kendeng berjalan sesuai prinsip keberlanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

(BB k/Pipit)