Jateng,Bratapos.com

 REMBANG- 7 mei 2026 Aliansi Masyarakat Rembang menilai pergantian Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Kabupaten Rembang belum menyentuh akar persoalan polemik seleksi jabatan kepala dinas yang belakangan menjadi perhatian publik.

Menurut aliansi tersebut, langkah pergantian pejabat justru dikhawatirkan menjadi upaya meredam sorotan masyarakat tanpa disertai pembukaan fakta secara menyeluruh terkait proses seleksi jabatan yang dipersoalkan.

“Yang dipertanyakan masyarakat bukan sekadar siapa yang duduk sebagai Plt, tetapi bagaimana proses seleksi itu bisa memunculkan polemik besar hingga memicu kegaduhan birokrasi,” ujar salah satu perwakilan aliansi saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Polemik seleksi jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebelumnya ramai diperbincangkan setelah muncul dugaan adanya tahapan administrasi dan akses sistem yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Situasi tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk dugaan adanya prosedur yang dilangkahi dalam proses penjaringan pejabat.

Namun demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang secara rinci menjelaskan keseluruhan proses maupun hasil evaluasi internal terkait polemik tersebut.

Aliansi masyarakat menilai, apabila persoalan hanya diselesaikan melalui pergantian pejabat sementara tanpa audit terbuka dan penjelasan resmi kepada publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola birokrasi dapat semakin menurun.

> “Jangan sampai pergantian Plt hanya menjadi panggung pengalihan isu. Publik ingin substansi persoalan dibuka secara terang, bukan sekadar pergantian posisi,” tegasnya.

Mereka juga meminta DPRD Kabupaten Rembang menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan memastikan pembahasan dilakukan transparan dan akuntabel. Menurut mereka, keterbukaan sangat penting agar polemik ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap sistem merit dan tata kelola kepegawaian daerah.

Di sisi lain, sejumlah pengamat birokrasi menilai polemik tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme seleksi jabatan di daerah. Proses pengisian jabatan strategis, terutama yang melibatkan sistem digital dan persetujuan administrasi berlapis, dinilai harus benar-benar berjalan sesuai ketentuan agar tidak memunculkan dugaan penyimpangan.

Hingga berita ini ditulis, pihak Pemerintah Kabupaten Rembang maupun BKD belum memberikan keterangan resmi secara lengkap terkait tuntutan masyarakat tersebut. Sementara itu, desakan agar seluruh proses seleksi dibuka secara transparan terus menguat di ruang publik.

Publik kini menunggu apakah polemik ini akan berhenti pada pergantian pejabat semata, atau justru menjadi pintu masuk pembenahan serius terhadap tata kelola birokrasi di Kabupaten Rembang.