PATI, Bratapos.com - Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengimbau masyarakat Kabupaten Pati agar tidak terprovokasi oleh isu ajakan berhenti membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) yang belakangan ramai beredar di media sosial, khususnya di wilayah Jawa Tengah.

Imbauan tersebut disampaikan Chandra saat melakukan kunjungan ke RSUD RAA Soewondo Pati, Jumat (20/2/2026).
Menurut Chandra, membayar pajak kendaraan merupakan kewajiban warga negara sekaligus bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Pati.

“Terkait isu yang berkembang, saya mengimbau masyarakat Kabupaten Pati untuk tetap taat membayar pajak kendaraan. Pajak kendaraan adalah kewajiban kita bersama dan hasilnya kembali untuk kepentingan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan hingga pelayanan dasar,” tegasnya.

Tidak Ada Kenaikan Pajak Kendaraan 2026
Imbauan tersebut muncul menyusul beredarnya informasi yang tidak utuh terkait kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif PKB pada tahun ini.

Penegasan itu sebelumnya disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada 13 Februari 2026.
“Kami tegaskan, posisi PKB tahun 2026 dibandingkan 2025 tidak ada kenaikan,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, juga telah menginstruksikan pengkajian terkait kemungkinan pemberian relaksasi atau keringanan PKB pada tahun ini. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat di tengah dinamika kondisi ekonomi.

Warga Kabupaten Pati Diminta Cerdas Bermedia Sosial
Chandra menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat Kabupaten Pati tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia mengajak warga untuk mengedepankan klarifikasi dan mencari sumber resmi sebelum mempercayai maupun menyebarkan suatu informasi.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pembangunan di Kabupaten Pati. Dengan komunikasi yang terbuka dan informasi yang utuh, kebijakan publik dapat dipahami secara komprehensif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Kepercayaan publik adalah modal utama pembangunan. Mari bersama-sama menjaga suasana kondusif di Kabupaten Pati dengan tetap taat pajak dan bijak dalam menyikapi informasi,” pungkasnya.

(Bambang k)