Brebes || jateng.bratapos.com - 26 Februari 2025 - Aliansi Masyarakat Peduli Brebes mengungkap dugaan konflik kepentingan yang melibatkan Kepala Dinas di Kabupaten Brebes dengan PT Daehan (Garmen). Dugaan ini terungkap dalam audiensi yang digelar pada Selasa (25/2) di Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes.

Dalam audiensi tersebut, perwakilan aliansi masyarakat memaparkan bukti berupa video konfirmasi dari sopir truk yang mengangkut kayu bakar ke PT Daehan. Warga setempat juga memberikan kesaksian bahwa kayu bakar itu diduga berasal dari pihak yang terhubung dengan Kepala Dinas tersebut. “Kami menduga ada hubungan bisnis yang melibatkan Kepala Dinas dengan PT Daehan,” ujar salah satu perwakilan aliansi masyarakat dalam audiensi.

Sebelumnya, warga Desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba, juga menggelar aksi demo pada Rabu (19/2/2025) di depan pabrik PT Daehan. Mereka menuntut ganti rugi atas kerusakan sawah mereka yang diduga tercemar limbah pabrik. Pencemaran ini telah memengaruhi hasil pertanian dan merugikan perekonomian warga setempat.

Kasus pencemaran limbah oleh PT Daehan sebenarnya sudah dilaporkan sejak 2020, namun belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang. “Kami menduga pengawasan terhadap PT Daehan dilonggarkan dengan sengaja,” tegas perwakilan aliansi. Mereka juga meragukan hasil pemeriksaan laboratorium oleh dinas terkait terkait kualitas lingkungan di sekitar pabrik.

Seorang warga Desa Cimohong yang pernah bekerja di PT Daehan (2021-2022) mengungkapkan, kayu bakar yang diangkut truk ke pabrik digunakan dalam proses produksi tekstil. “Pengiriman kayu ini sudah berjalan lama, rata-rata 6 rit per hari,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes mengaku baru mengetahui adanya dugaan konflik kepentingan tersebut. “Saya baru tahu setelah audiensi ini diadakan,” ungkapnya.

Menanggapi dugaan ini, Kejaksaan Negeri Brebes berjanji akan menyelidiki apakah ada tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Pihak Polres Brebes juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan apakah pelanggaran hukum terjadi.

Aliansi Masyarakat Peduli Brebes mendesak agar pihak berwenang segera menindaklanjuti kasus ini. “Kami minta Pemda Brebes bertindak tegas untuk memulihkan kepercayaan masyarakat,” kata perwakilan aliansi.

Mereka berharap langkah konkret diambil untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi.