Medan || jateng.bratapos.com - Sejumlah orangtua calon siswa TNI AD yang menjadi korban penipuan oleh oknum Nina Wati melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, Medan, pada Selasa (11/02/25). Mereka menuntut agar pelaku yang diduga menggelapkan dana hingga puluhan miliar rupiah segera diproses secara hukum. Para orangtua ini, yang merasa anak-anak mereka tertipu dengan janji bisa masuk TNI AD melalui oknum tersebut, menyuarakan keprihatinan mereka. Aksi tersebut juga didukung oleh sejumlah mahasiswa yang ikut turun ke jalan.

Dalam aksi tersebut, para demonstran mengajukan empat tuntutan utama. Mereka mendesak agar pihak berwenang, baik Polda maupun Pomdam, segera menangkap dan mengadili Nina Wati. Selain itu, mereka juga meminta agar anak-anak yang telah menjalani pelatihan militer di Rindam I/BB tetap diberikan kesempatan untuk bergabung dengan TNI AD, dan agar seluruh uang yang telah mereka bayarkan dikembalikan oleh pelaku. Tak hanya itu, mereka juga mendesak Ketua DPRD Provinsi Sumut untuk segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas masalah ini.

Wakil Ketua DPRD Sumut, H. Ihwan Ritonga, keluar menemui para pengunjuk rasa dan berjanji akan mengawal kasus ini dengan serius. Ia menyatakan akan segera mempelajari dan memproses laporan penipuan tersebut, serta memastikan bahwa RDP akan digelar untuk menemukan solusi. Para pengunjuk rasa mengungkapkan rasa kecewa mereka terhadap sikap Nina Wati yang mengklaim uang mereka sudah tidak ada lagi, sebuah pernyataan yang semakin memperburuk situasi.

Selain itu, kuasa hukum para orangtua korban, Dewi Latuperissa SH, juga mendesak agar masalah ini segera diselesaikan. Ia menyampaikan surat kepada beberapa pihak terkait, termasuk Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI. Dewi berharap kejadian serupa tidak terulang lagi, terutama karena menyangkut nama baik institusi TNI AD dan reputasi negara. Para orangtua korban bertekad untuk terus mengawal proses hukum ini dan mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi,"ungkapnya.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan penipuan yang merugikan banyak orang dan melibatkan oknum yang memanfaatkan fasilitas TNI AD untuk tujuan pribadi. Kejadian ini menambah daftar panjang masalah terkait penipuan yang seringkali terjadi dalam perekrutan anggota TNI AD, yang seharusnya diproses dengan lebih hati-hati dan transparan.