Foto: Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika.
Gubernur DIY Hadiri Acara Pembukaan Kejurnas Atletik U16 dan Indonesia U18 Championship
Sport - 1 tahun yang laluTargetkan Selesai Sebelum Akhir Agustus, Pemkab Bersama Persiku Kudus Percepat Renovasi Stadion Wergu Wetan
Sport - 1 tahun yang laluTim Bocahe Bapak Luthfi Kedungjati Adakan Lomba HUT RI
Sport - 1 tahun yang laluPersis Solo VS PSIS Semarang; Bersama Wujudkan Kamtibmas, Dukung Tanpa Hadir Di Stadion
Sport - 1 tahun yang laluSaksikan Pertarungan Terbaik di Stadion Pakansari, Ajang Pencak Silat 2024 di GOR Laga Tangkas & Laga Satria
Sport - 1 tahun yang laluSaptoyogo Cetak Sejarah, Raih Medali Pertama Paralimpiade Paris 2024
Sport - 1 tahun yang laluPawai Obor PEPARNAS XVII 2024 Dibuka di Grobogan: Menyalakan Api Semangat Bagi Para Atlet
Sport - 1 tahun yang laluPelepasan Atlet, dan Official Kota Salatiga oleh Pejabat Wali Kota
Sport - 1 tahun yang laluMencetak Bintang: Kadindik Banyumas Cup untuk Sepak Bola dan Bola Voli
Sport - 1 tahun yang laluSatgas Indo RDB XXXIX-F Raih 3 Emas dan 2 Perak di Turnamen Badminton Monusco
Sport - 1 tahun yang laluTerkini
Sekda Jepara Diperiksa KPK Terkait Kredit Fiktif Rp272 Miliar
Terbit : 18-Jan-2025, 09:43 WIB // Pewarta : Kacab Jateng, Editor : Kacab Jateng // Viewers : 257 KaliSemarang || jateng.bratapos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko (ES), dalam kasus dugaan korupsi kredit usaha fiktif di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jepara Artha. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Tengah, Jumat (17/1/2025).
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyatakan penyidikan melibatkan beberapa saksi, termasuk Kadiv Bisnis BPR, Ahmad Nasir, dan seorang notaris, Eni Pudjiastuti. “KPK juga mendalami pencairan 38 rekening kredit fiktif senilai Rp272 miliar yang terjadi pada periode 2022-2023,” ungkap Tessa.
Penyidikan menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan dana hingga Rp102 miliar yang dialirkan ke rekening simpatisan partai politik dan beberapa perusahaan. Sebagian dana diduga digunakan untuk mendukung kampanye Pilpres.
Selain itu, kasus ini menyebabkan keresahan publik, terutama nasabah BPR Jepara Artha yang mayoritas adalah ASN Pemkab Jepara. Pada Mei 2024, OJK mencabut izin usaha bank tersebut, memaksa penghentian seluruh operasionalnya.
Kasus ini telah memasuki tahap penyidikan sejak September 2024, dengan lima tersangka ditetapkan dan dicegah bepergian ke luar negeri. KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana dan menindak pihak-pihak yang terlibat.
Pilihan Untukmu
Terpopuler
