Foto : Pengadilan Negeri Purwodadi mengirim surat kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa PT. Alib tidak dapat ditemukan keberadaannya di seluruh Indonesia, Pada (21/11/2024).
Gubernur DIY Hadiri Acara Pembukaan Kejurnas Atletik U16 dan Indonesia U18 Championship
Sport - 1 tahun yang laluTargetkan Selesai Sebelum Akhir Agustus, Pemkab Bersama Persiku Kudus Percepat Renovasi Stadion Wergu Wetan
Sport - 1 tahun yang laluTim Bocahe Bapak Luthfi Kedungjati Adakan Lomba HUT RI
Sport - 1 tahun yang laluPersis Solo VS PSIS Semarang; Bersama Wujudkan Kamtibmas, Dukung Tanpa Hadir Di Stadion
Sport - 1 tahun yang laluSaksikan Pertarungan Terbaik di Stadion Pakansari, Ajang Pencak Silat 2024 di GOR Laga Tangkas & Laga Satria
Sport - 1 tahun yang laluSaptoyogo Cetak Sejarah, Raih Medali Pertama Paralimpiade Paris 2024
Sport - 1 tahun yang laluPawai Obor PEPARNAS XVII 2024 Dibuka di Grobogan: Menyalakan Api Semangat Bagi Para Atlet
Sport - 1 tahun yang laluPelepasan Atlet, dan Official Kota Salatiga oleh Pejabat Wali Kota
Sport - 1 tahun yang laluMencetak Bintang: Kadindik Banyumas Cup untuk Sepak Bola dan Bola Voli
Sport - 1 tahun yang laluSatgas Indo RDB XXXIX-F Raih 3 Emas dan 2 Perak di Turnamen Badminton Monusco
Sport - 1 tahun yang laluTerkini
Surat PN Purwodadi: PT. Alib Diduga Fiktif
Terbit : 02-Jan-2025, 10:46 WIB // Pewarta : Kacab Jateng, Editor : Kacab Jateng // Viewers : 471 KaliGrobogan||jateng.bratapos.com - Pada 21 November 2024, Pengadilan Negeri Purwodadi mengirim surat kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa PT. Alib tidak dapat ditemukan keberadaannya di seluruh Indonesia. Menurut kuasa hukum Azam Anugrah Abadi, Tajri, S.H., M.H., perusahaan tersebut diduga tidak memiliki kantor atau karyawan, yang menimbulkan keraguan tentang keabsahannya.
Tajri juga mengungkapkan bahwa keputusan yang melibatkan PT. Alib dalam kasus hukum tidak melalui persidangan yang sesuai, melainkan berdasarkan fatwa pengadilan yang, menurutnya, tidak memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang. Hal ini menimbulkan keprihatinan mengenai prosedur hukum yang diterapkan dalam kasus tersebut.
Lebih lanjut, PT. Alib diduga menerima ganti rugi dari PLN terkait tanah negara yang semestinya dikelola oleh negara, bukan oleh perusahaan yang tidak jelas legalitasnya. Bahkan, perusahaan ini dikabarkan tidak memiliki rekening bank sah, yang memunculkan dugaan penyalahgunaan jabatan serta kerugian bagi keuangan negara. Kasus ini dianggap perlu mendapat perhatian khusus, dan diharapkan pihak berwenang seperti Tipikor atau Krimsus segera menyelidikinya demi keadilan dan perlindungan keuangan negara.
Pilihan Untukmu
Terpopuler
