Jakarta || jateng.bratapos.com - Sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat, kebijakan tegas di berbagai sektor, termasuk hukum, mendapat apresiasi publik. Namun, perhatian kini beralih ke sektor pendidikan, khususnya terkait transparansi anggaran. Masyarakat mulai mempertanyakan besaran dana pendidikan yang diterima oleh siswa di berbagai jenjang, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Hingga kini, pemerintah belum memberikan penjelasan terbuka mengenai jumlah dana tersebut.

Beberapa kepala sekolah mengungkapkan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan pemerintah seharusnya cukup besar untuk menciptakan pendidikan berkualitas, bahkan tanpa program makan siang gratis. Namun, dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana ini menimbulkan pertanyaan. Salah seorang kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dana BOS yang diterima sekolah tidak diumumkan secara terbuka, padahal jumlahnya cukup besar, seperti untuk SD sekitar Rp1,3 juta per siswa per bulan.

Ketua Umum Front Revolusi Rakyat Anti-Korupsi (FRRAK), Duel Syamson Sambar Nyawa, mengecam keras ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana BOS ini dan mendesak agar aparat penegak hukum segera menyelidiki potensi korupsi di sektor pendidikan. Ia menegaskan bahwa dengan anggaran yang begitu besar, seharusnya tidak ada lagi masalah terkait infrastruktur sekolah atau anak putus sekolah. "Keterbukaan harus segera diterapkan,"tegasnya.

Amirdin Latupono, Ketua Tim 8 Kabupaten Bogor, juga menyoroti pentingnya transparansi dana BOS, menekankan agar informasi tersebut harus dapat diakses oleh seluruh guru, siswa, orang tua, bahkan media. Tanpa regulasi yang jelas, celah korupsi akan terus terbuka. "Dana BOS harus dikelola secara transparan dan akuntabel,"ungkapnya.

Meskipun tim media mencoba mengonfirmasi kepala sekolah mengenai besaran dana BOS dari APBN, jawaban yang diterima selalu tidak mengakui jumlah yang disebutkan, memperkuat dugaan bahwa transparansi anggaran pendidikan masih menjadi masalah besar. Pemerintah diharapkan segera bertindak agar dana pendidikan digunakan sesuai tujuan, yaitu untuk kepentingan siswa dan perbaikan kualitas pendidikan.