Jateng,Bratapos.com

REMBANG-30/3/2026 Fenomena menjamurnya kafe karaoke di Rembang hari ini bukan lagi sekadar tren, melainkan realitas yang kasat mata. Deretan tempat hiburan tumbuh cepat di berbagai titik, khususnya di jalur strategis seperti lingkar selatan kota. Aktivitas ekonomi terlihat hidup—lampu terang, musik berdentum, pengunjung silih berganti hingga dini hari. Namun di balik geliat tersebut, muncul ironi yang sulit dibantah: pertumbuhan sektor hiburan tidak berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara logika ekonomi, kafe dan karaoke merupakan sektor dengan perputaran uang tinggi dan stabil. Bahkan dari gambaran kasar di lapangan, satu tempat bisa meraup omzet Rp5 juta hingga Rp20 juta per hari, atau sekitar Rp100 juta hingga Rp300 juta per bulan saat ramai. Jika diasumsikan terdapat belasan hingga puluhan tempat usaha, maka potensi perputaran uang mencapai miliaran rupiah setiap bulan. Dalam kondisi ideal, angka sebesar itu seharusnya menjadi salah satu tulang punggung PAD.

Namun kenyataan berbicara lain. Kontribusi sektor ini terhadap PAD dinilai belum signifikan. Di sinilah letak persoalan utama: adanya jurang antara potensi riil dan realisasi penerimaan daerah. Jurang ini memunculkan pertanyaan publik—apakah sistem yang berjalan sudah cukup kuat untuk memastikan seluruh potensi tersebut benar-benar masuk ke kas daerah?

Salah satu titik lemah terletak pada mekanisme pemungutan pajak yang masih mengandalkan sistem self-assessment. Sistem ini memberi kepercayaan penuh kepada pelaku usaha untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Di satu sisi, ini mencerminkan kepercayaan negara. Namun di sisi lain, tanpa pengawasan ketat dan sistem verifikasi yang transparan, peluang terjadinya pelaporan yang tidak akurat menjadi terbuka lebar.

Persoalan semakin kompleks ketika regulasi daerah diduga belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan nasional, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Dalam aturan terbaru, tarif pajak hiburan tertentu seperti karaoke dapat dikenakan hingga 40–75 persen. Sementara itu, regulasi daerah yang masih merujuk pada perda lama menetapkan tarif lebih rendah. Ketidaksesuaian ini berpotensi membuat daerah kehilangan peluang optimalisasi pendapatan.

Di sisi lain, minimnya digitalisasi dalam sistem pengawasan transaksi juga menjadi celah serius. Tanpa alat perekam transaksi yang terintegrasi secara real-time, pemerintah daerah akan kesulitan memastikan bahwa laporan omzet benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya. Akibatnya, potensi kebocoran pajak bukan sekadar asumsi, melainkan risiko nyata yang terus membayangi.

Dampak dari persoalan ini tidak hanya berhenti pada aspek fiskal. Ada dimensi keadilan yang turut tergerus. Pelaku usaha yang patuh berpotensi dirugikan jika terdapat pihak lain yang tidak menjalankan kewajiban secara penuh. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menciptakan iklim usaha yang tidak sehat.

Lebih jauh lagi, menjamurnya kafe karaoke juga membawa konsekuensi sosial yang tidak bisa diabaikan. Meningkatnya peredaran minuman keras, potensi gangguan ketertiban, hingga kekhawatiran terhadap kenaikan angka kriminalitas menjadi isu yang kerap disuarakan masyarakat. Dengan demikian, persoalan ini bukan semata tentang PAD, tetapi juga tentang tata kelola sosial dan ketertiban umum.

Pandangan dari sejumlah pengamat mengarah pada satu titik yang sama: perlunya ketegasan pemerintah daerah. Jika usaha kafe karaoke memang dilegalkan, maka harus diikuti dengan penataan regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, serta penerapan tarif pajak yang sesuai ketentuan. Sebaliknya, jika tidak mampu dikendalikan, maka opsi penertiban bahkan penutupan menjadi konsekuensi yang tak terelakkan.

Pada akhirnya, PAD adalah cerminan dari denyut ekonomi daerah. Ketika sektor hiburan tumbuh pesat tetapi tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah, maka yang bermasalah bukan pada potensinya, melainkan pada tata kelolanya.

Pemerintah daerah dituntut tidak lagi bekerja secara konvensional. Digitalisasi pengawasan, revisi regulasi, audit berkala, serta transparansi publik harus menjadi langkah konkret. Sementara itu, pelaku usaha juga perlu menyadari bahwa pajak bukan sekadar beban, melainkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Gemerlap kafe karaoke seharusnya menjadi berkah ekonomi bagi Rembang. Namun tanpa tata kelola yang tegas dan transparan, ia berisiko hanya menjadi ilusi kemakmuran—ramai di permukaan, tetapi hampa dalam kontribusi.