Jateng,Bratapos.com

17 april 2026

PGRI Kabupaten Rembang tengah menjadi sorotan setelah muncul wacana pembangunan gedung organisasi dengan nilai mencapai Rp2,9 miliar. Nilai tersebut bukan angka kecil. Di tengah kondisi dunia pendidikan yang masih menyisakan banyak persoalan mendasar, rencana pembangunan fisik bernilai miliaran rupiah itu memunculkan pertanyaan serius mengenai arah prioritas lembaga yang selama ini membawa nama perjuangan guru.

Di saat anggaran besar diarahkan untuk bangunan organisasi, masih banyak guru honorer yang justru hidup dalam ketidakpastian. Mereka tetap berdiri di depan kelas, menyampaikan pelajaran, membimbing siswa, serta ikut membentuk masa depan generasi bangsa, namun kesejahteraan mereka kerap tertinggal jauh dari harapan. Tidak sedikit tenaga honorer yang masih harus bertahan dengan penghasilan minim, sementara tuntutan pengabdian yang mereka emban tidak pernah ringan.

Ironi inilah yang memantik kritik. Organisasi yang seharusnya menjadi rumah perjuangan para pendidik justru dikhawatirkan lebih menonjolkan simbol kemegahan dibanding memperjuangkan kebutuhan riil anggotanya sendiri. Pertanyaan yang muncul pun menjadi sangat mendasar: apakah pembangunan gedung lebih mendesak daripada memperjuangkan kehidupan guru yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan?

Salah satu pengamat kebijakan di daerah menilai, fenomena ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Menurutnya, ketika tenaga pendidik honorer masih berkutat dengan persoalan kelangsungan hidup, sementara lembaga berbicara tentang pembangunan bernilai miliaran, maka yang dipertaruhkan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal sensitivitas moral terhadap nasib para guru.

Guru honorer bukan sekadar pelengkap dalam sistem pendidikan. Mereka menjalankan peran yang sama pentingnya dengan guru lainnya. Mereka ikut mencerdaskan anak bangsa, menjaga keberlangsungan sekolah, dan mengisi kekurangan tenaga pengajar di berbagai wilayah. Namun dalam kenyataan, keberadaan mereka sering hanya diakui dalam tugas, bukan dalam kesejahteraan.

Pemerintah maupun organisasi pendidikan seharusnya melihat persoalan ini dengan lebih jernih. Sebab pendidikan tidak akan pernah benar-benar maju apabila mereka yang berada di garis depan justru dibiarkan berjuang sendiri. Kemegahan gedung mungkin dapat menjadi simbol kebanggaan organisasi, tetapi kesejahteraan guru adalah cermin nyata keberpihakan terhadap dunia pendidikan.

Pada akhirnya, publik berhak menilai bahwa ukuran keberhasilan organisasi bukan terletak pada tinggi bangunan yang berdiri, melainkan pada seberapa besar keberanian lembaga tersebut memperjuangkan martabat guru yang selama ini menjadi fondasi utama pendidikan bangsa.

Hingga opini ini disampaikan, belum ada penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait mengenai bagaimana skala prioritas pembangunan tersebut disandingkan dengan kondisi kesejahteraan guru honorer yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di daerah.